"Misalkan saya tiap hari ada beberapa grup hampir kirim foto, bersih-bersih gitu kan, berarti kita keluyuran juga, cek juga kan, itu bersih kapan? Itu kebanyakan foto kemarin. Kan dia dikirimin dari anak buahnya, jadi masih ada yang bohong," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/7).
Modus kecurangan lainnya adalah dengan membuat laporan palsu. Tujuannya agar mereka dapat melakukan tindakan terhadap laporan tersebut sehingga mendapat poin. Padahal laporan tersebut petugas sendiri yang membuatnya.
"Jadi dia lapor sendiri langsung dia beresin sendiri supaya dapat poin. makanya sistem kita kita perbaikin lagi. Ada juga misal dapat poin tinggi, kelurahan tinggi kenapa? laporan Qlue dikit dia selesain banyak. Jadi sistem Qlue ini terus kita perbaiki," terang mantan Bupati Belitung Timur ini.
Ahok menjelaskan, walaupun masih ada laporan palsu, tetapi jumlahnya tidak banyak sekitar 10 persen. Bahkan dia mengancam akan bertindak tegas kepada PNS yang terbukti melakukan tindakan curang tersebut.
Sebelumnya, Ahok mengaku 'meneror' setiap camat dan lurah di Jakarta yang tidak merespons aduan warga yang dikirim melalui aplikasi Qlue.
Melalui fasilitas 'Jakarta Smart City Lounge', Ahok mengaku bisa mengetahui setiap aduan yang dikirimkan warga terkait kondisi wilayahnya.
"Kalau misalnya ada lurah, dapat notifikasi (kiriman aduan), tapi dia cuek, kelihatan raportnya merah-merah," ujar Ahok saat meresmikan RPTRA Rawa Buaya, Jakarta Barat, Selasa (19/4).
Ahok mengatakan, atas perintahnya, sejumlah staf kemudian akan terus menerus menelepon pejabat yang memiliki daftar aduan banyak dan tidak diselesaikannya. Lurah dam camat tersebut akan terus 'diteror' dengan tuntutan menjawab aduan yang menjadi tanggung jawabnya.
"Dia (pejabat) kalau masih enggak jawab-jawab (aduan), staf saya nanti bilangin, kamu mau aku (Ahok) ganti minggu depan," ujar Ahok.
Ahok mengatakan, hal itu ia lakukan karena di bawah pemerintahannya, setiap lurah dan camat di Jakarta diberi penghasilan yang besar.
Efektifitas program smart city ini menurutnya menjadikan Menteri Luar Negeri Singapura melakukan studi banding dan belajar dari Pemprov DKI mengenai pelaksanaan program tersebut.
"Singapura juga punya program Smart City, tapi enggak jalan. Dia (Menteri Luar Negeri Singapura) enggak tahu, kalau di sini (Jakarta), aku wajibin Ketua RT dan Ketua RW buat laporan minimal tiga kali sehari, dan camat lurah yang cuek, aku ancam mau dipecat," ujar Ahok.
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon